BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi Langkah Pemda Lotim, Cakupan Peserta Naik Dua Kali Lipat

RAGAM LOMBOK - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama BPJS Ketenagakerjaan menyepakati perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat, khususnya petani dan nelayan. Lebih dari 30.000 warga akan masuk dalam program perlindungan tersebut, sebagai langkah serius daerah dalam mengurangi risiko kerja dan menekan angka kemiskinan ekstrem. "Program ini akan mulai diberlakukan pada tahun 2026", Terang Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur, M. Yohan Firmansyah, Selasa (9/12).

BPJS Ketenagakerjaan mengapresiasi langkah Bupati Lombok Timur yang dinilai proaktif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan. 

Dia, menjelaskan bahwa pendataan telah dikumpulkan dan saat ini tengah dilakukan klarifikasi bersama dinas terkait, termasuk Dinas Nakertrans. Nelayan disebut sebagai salah satu kelompok paling rentan yang masuk kategori miskin ekstrem sehingga perlu mendapatkan prioritas perlindungan.

Dari data yang disampaikan, jumlah masyarakat yang akan mendapat perlindungan mencapai 30.108 orang, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar 17.000 peserta. Selain petani dan nelayan, program ini juga akan menyasar ekosistem desa, termasuk pekerja non-ASN. 

Pemerintah pusat bersama BPJS juga mendorong para kepala daerah untuk aktif mengajak masyarakat mengikuti program jaminan kecelakaan kerja sebagai bentuk edukasi dan upaya pencegahan risiko kerja.

Dari sisi capaian, BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur mencatat jumlah pekerja yang telah terlindungi mencapai 154.000 orang. Angka ini naik sekitar 30.000 peserta dibanding tahun sebelumnya, terutama setelah penghapusan kategori pekerja kontemporer yang berjumlah sekitar 18.000 orang. 

"Atas capaian signifikan tersebut, Lombok Timur pada 2025 berhasil meraih penghargaan Paritrana Award untuk kategori perlindungan tenaga kerja",jelasnya.

Meski demikian, Lombok Timur masih harus mengejar target besar untuk memperoleh status UCC (Universal Coverage Cakupan). Untuk mencapai status tersebut, jumlah pekerja yang harus terlindungi minimal 250.000 orang. Dengan capaian saat ini, Lombok Timur masih berada di angka 60 persen. 

“Masih jauh, tapi terus kita kejar", tutupnya. (RL).