RAGAM LOMBOK - Aliansi Pemuda Masyarakat Lombok Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Rabu (3/12). Massa aksi menuntut Kapolres Lotim dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat terkait dugaan kejanggalan pada proyek pembangunan gedung BPKB.
Koordinator lapangan, Fahri Rahman, menjelaskan bahwa pihaknya datang dengan lima tuntutan utama. Ia menyayangkan sikap Kapolres Lotim yang tidak menemui massa aksi meskipun sebelumnya telah dilakukan komunikasi untuk mengadakan pertemuan resmi.
“Kami ada lima tuntutan ke sini,” ujarnya di depan Mapolres Lotim. Massa aksi merasa kecewa karena Kapolres disebut tidak menunjukkan itikad baik untuk berdialog.
Adapun lima tuntutan tersebut meliputi audit total proyek oleh lembaga independen dan BPKP, penghentian sementara pekerjaan yang dianggap cacat teknis, perlindungan tenaga kerja melalui kontrak resmi serta jaminan BPJS, rekonstruksi ulang pada bagian pekerjaan yang dinilai tidak memenuhi standar, serta pencopotan dan pengadilan terhadap Kapolres Lotim.
Fahri menegaskan bahwa ketidakhadiran Kapolres memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Fahri juga mengungkapkan bahwa massa aksi telah mengantongi sejumlah dokumen pendukung terkait pembangunan gedung BPKB, termasuk foto dan RAB. Ia mencurigai adanya kejanggalan penggunaan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat.
“Kayaknya ada rencana jahat Kapolres ini dalam pembangunan gedung BPKB ini,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Fahri menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke BPKP dan Kejaksaan. Ia juga memastikan bahwa aksi jilid dua akan digelar dalam waktu dekat dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Dua hari setelah ini kita akan melakukan aksi kembali dengan massa aksi yang lebih banyak lagi,” pungkasnya.(RL).