RAGAM LOMBOK - Aktivis politik sekaligus Ketua PUSAKA NTB, Puspawan Annuri, SH, menyampaikan penegasan sikap terkait isu dan kritik yang berkembang mengenai dugaan pergeseran dana Bantuan Tak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penegasan tersebut disampaikan sebagai upaya menjaga suasana yang sejuk dan kondusif menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah NTB.
Puspawan menilai perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran daerah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, kritik yang muncul seharusnya dipahami sebagai aspirasi korektif dan konstruktif guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah agar semakin transparan dan akuntabel.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk memancing keresahan, memprovokasi masyarakat, maupun melemahkan legitimasi pemerintah daerah.
Ia, juga menekankan tidak ada niat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, terlebih menjelang momentum keagamaan dan pergantian tahun yang membutuhkan suasana aman dan penuh kebersamaan.
Lebih lanjut, Puspawan mengajak seluruh pihak untuk menyikapi perbedaan pandangan secara dewasa dan proporsional. Ia mengingatkan agar isu kebijakan publik tidak dikembangkan secara berlebihan di ruang publik karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan ketegangan sosial di tengah masyarakat.
Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Puspawan menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan sosial sebagai tanggung jawab bersama. Sebagai lembaga swadaya masyarakat, PUSAKA NTB berkomitmen menjalankan fungsi advokasi dan pengawasan kebijakan secara objektif, berimbang, dan berbasis data, sehingga situasi sosial politik di NTB tetap kondusif dan masyarakat dapat menjalani akhir tahun dengan aman dan damai.