RAGAM LOMBOK - Pemerintah Daerah Lombok Timur, kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada ajang UHC Award 2026, Pemda Lotim berhasil meraih dua penghargaan bergengsi, yakni penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori Pratama serta penghargaan Inovasi JKN Smart Terbaik Nasional Pertama. 

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin didampingi oleh  Sekretaris Daerah Lombok Timur, Dr. M. Juaini Taofik.

Dr. M. Juaini Taofik menjelaskan, penghargaan UHC kategori Pratama diberikan atas komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Sementara itu, inovasi JKN Smart dinilai unggul secara nasional karena mampu menghadirkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, inovasi JKN Smart merupakan akronim dari Sinergi, Mandiri, Akuntabel, Responsif, dan Terintegrasi. 

"Sinergi dimaknai sebagai kolaborasi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tanpa membeda-bedakan pasien. Mandiri berarti masyarakat cukup menggunakan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan. Sementara akuntabel, responsif, dan terintegrasi mencerminkan pelayanan yang transparan, cepat tanggap, serta terhubung antar layanan kesehatan", paparnya saat dikonfirmasi melalui telepon genggam, (27/1).

Meski demikian, Kak Ofik akrab dipanggil, mengakui bahwa dalam praktiknya pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya ideal. Tantangan utama masih berada pada keterbatasan sumber daya manusia, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta. Namun demikian, penghargaan ini menjadi penyemangat bagi jajaran Pemda Lotim untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat.

Di sela-sela acara penyerahan penghargaan, Bupati Lombok Timur juga menunjukkan kepedulian sosial dengan menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir. Bantuan sebesar Rp400 juta disalurkan untuk Aceh, sementara Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing menerima bantuan sebesar Rp300 juta sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian pemerintah daerah terhadap daerah terdampak bencana.(RL).