RAGAM LOMBOK – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Pariwisata menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pariwisata dan Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (20/1). Mereka menuntut perombakan total birokrasi pariwisata yang dinilai menghambat kemajuan sektor wisata daerah.
Koordinator aksi, Abdul Kadir Jaelani, menegaskan tuntutan pencopotan Kepala Dinas Pariwisata dan staf khusus pariwisata. Ia menilai keduanya tidak kompeten serta diduga melakukan politisasi pengelolaan aset daerah, khususnya di destinasi Sunrise Land Labuhan Haji (SLL) dan Bale Mangrove. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada stagnasi pengembangan pariwisata.
Massa juga menyoroti latar belakang keilmuan Kepala Dinas Pariwisata yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan sektor pariwisata. Kebijakan yang diambil dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bahkan berdampak pada menurunnya kualitas pengelolaan destinasi wisata dalam dua pekan terakhir.
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Daerah Lombok Timur, H.M. Juaini Taofik, turun langsung menemui massa. Ia menyatakan pemerintah daerah membuka ruang dialog dan siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Pemerintah juga berkomitmen melakukan pengecekan data serta evaluasi terhadap kinerja OPD terkait apabila ditemukan pelanggaran.(RL).