RAGAM LOMBOK || Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar audiensi bersama sejumlah kepala daerah di Jakarta pada Selasa (28/4). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lombok Timur Haerul Warisin yang didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Juaini Taofik menyampaikan langsung tiga persoalan utama daerah kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Pertama, terkait program Sekolah Rakyat. Bupati Haerul menjelaskan bahwa program yang telah berjalan selama dua tahun di Lombok Timur masih menghadapi kendala lahan dan fasilitas. Saat ini, sebanyak 100 siswa setara SD masih menumpang di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek, sementara 125 siswa setara SMA menempati eks Akper Sakra.
Bupati mengungkapkan, pemerintah daerah sebelumnya telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare sesuai informasi awal. Namun, kebutuhan terbaru mencapai 7 hektare. Meski demikian, Pemda Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung keberlanjutan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat.
Selain itu, persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan juga menjadi sorotan. Bupati menyebutkan sebanyak 130.000 warga Lombok Timur dinonaktifkan kepesertaannya. Padahal, pada tahun 2026 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp90 miliar, meningkat dari Rp80 miliar pada tahun sebelumnya. Penonaktifan tersebut dinilai berpotensi membebani APBD jika tidak diambil alih oleh pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Terkait BPJS, ia menjelaskan bahwa sekitar 70.000 peserta dinonaktifkan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), namun 72.000 jiwa telah diaktifkan kembali sesuai kriteria. Mensos juga meminta agar data penerima bantuan terus diperbarui agar tepat sasaran, sementara daerah dapat mengambil alih pembiayaan bagi warga yang tidak tercakup oleh pemerintah pusat.