RAGAM LOMBOK || Waspada terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan instansi resmi, khususnya terkait penambahan kuota dan percepatan pemberangkatan ibadah haji. Imbauan ini juga sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat agar tidak ada masyarakat yang menjadi korban praktik penipuan tersebut.
Makinuddin Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lotim menegaskan, Oknum tidak bertanggung jawab diketahui mengaku berasal dari kementerian terkait haji dan umrah, bahkan menjanjikan keberangkatan lebih cepat tanpa melalui prosedur resmi. Modus ini biasanya disertai permintaan agar calon jemaah tidak melengkapi atau memperbaiki dokumen, dengan dalih akan dibantu prosesnya.
Padahal, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada jalur resmi yang memungkinkan seseorang langsung berangkat haji setelah mendaftar. Seluruh proses tetap harus melalui tahapan yang telah ditetapkan, termasuk masa tunggu (waiting list) yang berlaku secara nasional.
“Tidak ada celah bagi siapa pun untuk mempercepat proses pemberangkatan haji di luar mekanisme resmi. Jika ada yang menjanjikan hal tersebut, itu dipastikan tidak benar,” tegasnya, Senin (13/4).
Diakuinya Makinuddin, sejumlah laporan juga telah diterima mengenai adanya warga yang dihubungi oleh oknum yang menawarkan percepatan keberangkatan. Pemerintah memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya.
Dijelaskan pula, percepatan keberangkatan hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu, seperti adanya pelimpahan porsi atau kebijakan khusus dari pemerintah. Namun di luar itu, tidak ada penambahan kuota maupun jalur instan untuk berangkat haji.
Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek informasi melalui sumber resmi dan segera melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan indikasi penipuan. Dengan kewaspadaan bersama, diharapkan praktik penipuan berkedok haji dapat dicegah.(RL).