FJLT Melalui Pojok Jurnalis Kupas Otonomi Daerah, Apakah Prestasi atau Sekedar Retorika?

RAGAM LOMBOK || Lombok Timur memasuki tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah dengan berbagai capaian dan tantangan yang terus menjadi bahan evaluasi. Refleksi itu mengemuka dalam diskusi Pojok Jurnalis Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT) bertajuk “30 Tahun Otonomi Daerah Lombok Timur, Refleksi: Prestasi atau Sekedar Retorika” yang digelar di Rumah BUMN, Jumat (8/5/2026). Forum tersebut menghadirkan Sekda Lombok Timur Dr. Muhammad Juaini Taopik, M.AP, Kabag Data BPS Lombok Timur Zainul Irfan, serta Pengamat Ekonomi Lalu Muhammad Kabul untuk membedah perjalanan otonomi daerah dari sisi kebijakan, data statistik, hingga dinamika ekonomi daerah.

Sekda Lombok Timur Muhammad Juaini Taopik menegaskan bahwa otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan kewenangan, melainkan tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, esensi otonomi terletak pada kemampuan daerah mengurus kebutuhan rakyat melalui pelayanan publik dan pengembangan potensi lokal. Ia menilai sinkronisasi program pusat dan daerah menjadi strategi penting agar pelaksanaan otonomi benar-benar efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam paparannya, Juaini juga menyoroti pentingnya data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Ia mengapresiasi peran Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat kondisi riil daerah secara objektif. Sementara itu, Kabag Data BPS Lombok Timur Zainul Irfan memaparkan sejumlah indikator pembangunan lima tahun terakhir yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur terus meningkat dari 68,90 pada 2020 menjadi 72,35 pada 2024 dan kini masuk kategori tinggi. Pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan hingga mencapai 4,93 persen pada 2025, sedangkan angka kemiskinan turun menjadi 13,63 persen dalam dua tahun terakhir.

Meski demikian, Zainul mengungkapkan tingkat pengangguran di Lombok Timur masih bergerak fluktuatif pada kisaran 1,51 hingga 2,82 persen selama lima tahun terakhir. Ia menilai data tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan tren positif pembangunan. Selain itu, BPS Lombok Timur tahun ini akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 31 Mei hingga 31 Agustus 2026. Sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali tersebut bertujuan memotret kondisi ekonomi secara menyeluruh, dengan melibatkan 1.339 petugas sensus di Lombok Timur.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Lalu Muhammad Kabul menekankan pentingnya keselarasan antara program nasional dan kebutuhan daerah. Ia menilai otonomi daerah akan berjalan optimal apabila kebijakan pusat dan daerah saling mendukung serta tidak berjalan sendiri-sendiri. Diskusi FJLT tersebut menyimpulkan bahwa otonomi daerah di Lombok Timur telah menunjukkan kemajuan yang terukur, khususnya dalam peningkatan IPM, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan angka kemiskinan. Namun, tantangan menjaga konsistensi kebijakan dan memperkuat sinergi program pusat-daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus dibenahi.