Amrullah Desak Polisi Bongkar Mafia Jual Beli Titik Dapur MBG di Lombok Timur

RAGAM LOMBOK || Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, mendesak Polres Lombok Timur bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengusut tuntas dugaan praktik jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini tengah menjadi perhatian publik. Ia menegaskan penanganan kasus tersebut tidak boleh berhenti pada satu atau dua orang terduga pelaku, melainkan harus mengungkap seluruh pihak yang terlibat.

Menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur itu, aparat penegak hukum perlu menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang bekerja secara terorganisir, termasuk pihak yang berperan sebagai penghubung, perekrut korban, penerima aliran dana hingga aktor intelektual di balik dugaan praktik tersebut. Ia menilai kerugian yang dialami masyarakat hingga ratusan juta rupiah menunjukkan adanya penyalahgunaan program pemerintah untuk kepentingan pribadi.

Amrullah juga menyoroti indikasi keterlibatan kelompok atau jaringan terstruktur sebagaimana disampaikan BGN. Karena itu, ia meminta aparat tidak hanya fokus pada pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri aliran dana, pola komunikasi, serta pihak-pihak yang diduga menikmati keuntungan dari praktik jual beli titik dapur MBG tersebut. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui siapa saja yang berada di balik kasus yang telah menjadi sorotan nasional itu.

Selain menimbulkan kerugian materiil bagi korban, Amrullah menilai kasus tersebut turut mencoreng citra Kabupaten Lombok Timur. Ia meminta proses pengungkapan dilakukan secara transparan dan menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kecurigaan di tengah masyarakat. Di sisi lain, ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem pengawasan dan mekanisme pelaksanaan program pemerintah agar tidak memberikan ruang bagi oknum yang menjadikan akses program sebagai komoditas yang diperjualbelikan.

Saat ini, BGN dan Polres Lombok Timur tengah menangani dugaan penipuan terkait jual beli titik lokasi SPPG yang nilainya disebut mencapai Rp950 juta per titik. Kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mengaku menjadi korban setelah dijanjikan akses memperoleh titik dapur MBG oleh pihak yang mengklaim memiliki kedekatan dengan pejabat atau orang dalam BGN. Polisi telah menerima laporan sejak Februari 2026 dan kini terus mendalami dugaan adanya jaringan yang terlibat dalam praktik tersebut.