RAGAM LOMBOK || Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, merespons keluhan masyarakat terkait banyaknya jenis seragam sekolah yang harus dibeli oleh siswa. Menurutnya, informasi tersebut baru diterimanya dan akan segera ditindaklanjuti dengan memanggil Dinas Pendidikan untuk meminta penjelasan sekaligus mengevaluasi kebijakan yang diterapkan di sekolah-sekolah.
Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak pernah mengeluarkan arahan yang mewajibkan sekolah menyediakan paket seragam dengan biaya tertentu. Ia menduga kebijakan tersebut merupakan inisiatif masing-masing sekolah, sehingga perlu dilakukan evaluasi agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
"Kalau memang ada kebijakan seperti itu, tentu harus dilihat kembali. Jangan sampai orang tua siswa terbebani. Kebijakan sekolah harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat," tegasnya.
Selain persoalan seragam, Bupati juga menanggapi isu mengenai tabungan siswa senilai Rp200 juta yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Ia mengaku belum menerima laporan lengkap mengenai persoalan tersebut dan akan mempelajarinya lebih lanjut.
Untuk memastikan kejelasan informasi, Bupati meminta dinas terkait segera melakukan penelusuran terhadap persoalan tersebut. Hasilnya nanti akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun spekulasi.
Bupati berharap setiap kebijakan di lingkungan pendidikan selalu mengedepankan kepentingan peserta didik dan tidak memberatkan orang tua. Ia juga memastikan pemerintah daerah akan mengambil langkah yang diperlukan apabila ditemukan kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut.