RAGAM LOMBOK || Komisi IV DPRD Lombok Timur, menggelar Rapat Koordinasi dengan Dinas PUPR, hal itu dilakukan menyoroti lemahnya pendataan yang menjadi dasar perencanaan pembangunan di daerah. Ketua Komisi IV Lalu Hasan Rahman, dalam kesempatan itu mengutarakan hal diberbagai sektor, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur sosial lainnya masih belum didukung oleh data yang kuat sehingga berpengaruh terhadap kualitas perencanaan pembangunan.
"Pembangunan seharusnya tidak hanya melihat kondisi fisik infrastruktur yang rusak atau kurang baik, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat serta dampak ekonomi yang dihasilkan", ujarnya usai Rakor dengan Dinas PUPR, Rabu (17/6).
Ia menilai penentuan prioritas pembangunan harus berbasis data yang akurat agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ia mencontohkan pembangunan jalan yang harus mempertimbangkan jumlah pengguna dan kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi warga. Menurutnya, jangan sampai jalan yang hanya dilalui sedikit orang justru diprioritaskan, sementara ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat dan menopang perekonomian daerah justru terabaikan.
Selain infrastruktur jalan, Ia juga menilai pendataan di sektor pendidikan dan kesehatan masih perlu diperkuat. Ia menyoroti pembangunan fasilitas publik yang kerap dilakukan tanpa kajian mendalam mengenai tingkat pemanfaatan, keterhubungan layanan, serta kemudahan akses masyarakat. Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit harus mempertimbangkan jaringan pelayanan kesehatan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan lanjutan.
Lebih lanjut, ia menyoroti masih adanya sejumlah fasilitas kesehatan yang belum berfungsi optimal sesuai harapan. Hasan membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah daerah lain seperti Bali yang dinilainya mampu mengelola puskesmas secara mandiri melalui skema BLUD sehingga pelayanan menjadi lebih baik, bersih, dan profesional. Karena itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat sistem pendataan dan menjadikannya sebagai dasar utama dalam setiap perencanaan pembangunan agar manfaat yang dirasakan masyarakat semakin besar dan berkelanjutan.
Sementara Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Timur, Dewanto, menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan masukan positif bagi pihaknya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, seluruh prosedur perencanaan dan penganggaran telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.