Lotim Masuk 10 Besar Nasional Pendataan Sosial, Kelompok Rentan Jadi Perhatian

RAGAM LOMBOK || Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mengoptimalkan pendataan sosial sebagai bagian dari uji coba pemanfaatan data sosial ekonomi. Hingga 18 Agustus 2026, jumlah pendataan di Lombok Timur telah mencapai lebih dari 191 ribu, sehingga daerah ini berhasil masuk zona hijau dan menempati posisi 10 besar secara nasional dari 43 kabupaten/kota yang mengikuti uji coba.

Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, Siti Aminah, mengatakan capaian tersebut menjadi momentum untuk terus mengoptimalkan waktu yang tersisa. Menurutnya, sumber daya manusia yang tersedia akan diarahkan pada wilayah dan sasaran yang menjadi prioritas, melalui komunikasi dan koordinasi bersama pemerintah kecamatan dan desa.

“Alhamdulillah, hasil per tanggal 18 itu sudah 191 ribu lebih. Kita sudah masuk zona hijau dan 10 besar secara nasional dari 43 kabupaten/kota yang menjadi uji coba,” ujarnya, Rabu (19/8).

Ia menegaskan, pendataan tidak boleh hanya menyasar masyarakat yang mudah ditemui. Kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, maupun masyarakat yang sedang sakit dan tidak mampu datang ke lokasi pendataan, harus menjadi perhatian khusus.

“Masih banyak warga masyarakat yang belum tersentuh, termasuk kelompok rentan, terutama disabilitas dan lansia. Mereka perlu disisir secara door to door ke rumah,” jelasnya.

Karena itu, Dinas Sosial telah berkomunikasi sekaligus menyurati pemerintah desa dan kecamatan agar melakukan penyisiran dari rumah ke rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat miskin yang benar-benar layak menerima bantuan, khususnya yang masuk desil 1 sampai 4, tidak terlewat dalam pendataan.

Siti Aminah mengingatkan bahwa hasil pendataan tersebut akan menjadi data dasar atau baseline bagi penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2027. Karena itu, ia meminta pemerintah desa dan kecamatan memberikan perhatian serius agar tidak ada kelompok masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak terdata. “Jangan sampai kelompok rentan ini tidak terdata, karena hasil pendataan ini menjadi baseline data untuk KPM penerima di 2027,” tegasnya.