RAGAM LOMBOK || Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memastikan bantuan bagi sekitar 10.500 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum menerima pencairan pada 2025 lalu akan kembali disalurkan melalui APBD Perubahan 2026.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Timur, Baiq Farida Apriani, menjelaskan bahwa anggaran bantuan yang sebelumnya belum tersalurkan mencapai sekitar Rp6,5 miliar. Dana tersebut telah dikembalikan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada pemerintah daerah untuk kemudian dialokasikan kembali.
Farida mengungkapkan, pada 2025 Pemkab Lombok Timur telah menganggarkan sekitar Rp20 miliar untuk membantu kurang lebih 31.000 pelaku UMKM. Namun, dalam proses penyaluran melalui sejumlah perbankan, masih terdapat bantuan yang belum terealisasi.
Salah satu kendala terjadi pada penyaluran melalui BRI akibat persoalan teknis, yakni kredit dan transfer ganda (double transfer). Kondisi tersebut menyebabkan bantuan bagi sekitar 10.500 pelaku UMKM belum dapat dibayarkan hingga berakhirnya tahun anggaran 2025.
"Anggaran yang belum tersalurkan itu sudah dikembalikan oleh BRI kepada pemerintah daerah dengan nilai sekitar Rp6,5 miliar. Sekarang anggaran tersebut dialokasikan kembali melalui APBD Perubahan 2026 untuk diberikan kepada UMKM yang belum menerima bantuan," jelas Farida.
Ia menegaskan, penerima bantuan tetap mengacu pada daftar nama yang sebelumnya telah ditetapkan. Pemerintah daerah tidak melakukan penambahan maupun pengurangan penerima, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti penerima meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi persyaratan.
Meski demikian, karena pencairan dilakukan menggunakan tahun anggaran berbeda, dokumen administrasi penerima harus diperbarui dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Farida, pihaknya telah berkoordinasi dengan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait mekanisme pertanggungjawaban agar penyaluran kembali bantuan tersebut berjalan sesuai aturan.
"Karena ini berbeda tahun anggaran, tentu jumlah dan SK-nya juga harus disesuaikan. Berdasarkan penjelasan BPKD, persyaratan administrasi perlu diperbarui, seperti surat keterangan usaha, fotokopi KTP, foto KK, serta nomor rekening," terangnya.
Terkait rekening penerima, Dinas Koperasi dan UMKM berencana tetap menggunakan rekening lama sesuai kesepakatan sebelumnya. Untuk memastikan hal tersebut, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan BRI.
Sementara bagi penerima yang sebelumnya belum memiliki rekening atau menggunakan rekening di luar bank Himbara, diminta menyampaikan nomor rekening baru agar proses pencairan dapat dilakukan.
Farida berharap pembaruan administrasi tidak menjadi kendala sehingga bantuan yang sempat tertunda tersebut dapat segera direalisasikan.
Pemkab Lombok Timur memastikan sisa anggaran bantuan tersebut tetap diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang telah terdata sebagai penerima, namun belum mendapatkan pencairan pada penyaluran tahun sebelumnya.