(Foto : Bupati Lotim, H. Haerul Warisin  serahkan SK PPPK)

RAGAM LOMBOK - Suasana haru dan penuh semangat menyelimuti halaman Kantor Bupati Lombok Timur saat Bupati H. Haerul Warisin secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Acara yang dihadiri ratusan orang ini menjadi simbol pengakuan dan apresiasi atas dedikasi ribuan tenaga honorer yang kini resmi menyandang status ASN.

Dalam sambutannya, Bupati Warisin tak mampu menyembunyikan emosinya. Ia mengenang masa lalunya sebagai tenaga honorer selama enam bulan, dan membandingkannya dengan perjuangan para PPPK yang telah mengabdi belasan tahun. “Bekerjalah dengan penuh berkah, agar semangat kerja kita lebih hebat daripada saat menjadi honorer,” pesannya penuh makna.

Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya profesionalisme, semangat belajar, serta peningkatan kreativitas di kalangan PPPK. Ia juga menyinggung soal kesetaraan status antara PPPK dan PNS, yang menurutnya seharusnya tidak menjadi hambatan dalam kontribusi kerja. “Saya paham jika ada yang merasa kecewa karena belum bisa menduduki jabatan struktural, tapi saya yakin ke depan PPPK yang berprestasi akan diberi ruang lebih luas,” ujarnya optimis.

Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Yudhantoro Bayu Wiratmoko, turut mengingatkan bahwa ASN — baik PPPK maupun PNS — harus terus meningkatkan kompetensi, terlebih di era digital saat ini. Ia menegaskan bahwa kinerja adalah indikator utama keberlangsungan karier ASN. “Siapa pun yang tidak menunjukkan performa, bisa diberhentikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Lombok Timur H. Mugni mengungkapkan bahwa dari 15.841 formasi yang diusulkan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK), hanya 1.600 formasi yang disetujui karena keterbatasan anggaran. Dari jumlah itu, 1.500 dialokasikan untuk PPPK, mencakup 500 guru, 500 tenaga kesehatan, dan 500 tenaga teknis. Tercatat, sebanyak 9.820 orang mendaftar, namun hanya 1.417 yang lolos seleksi.

Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Bupati, didampingi Kepala BKN Denpasar, Sekda, dan Kepala BKPSDM. Momen ini menjadi tonggak sejarah bagi Lombok Timur, yang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sumber daya manusia.(RL)