( Foto : Diskusi bertajuk “Dokumen Perencanaan dalam Perspektif Jurnalis” yang digelar oleh LRC bersama DPRD dan Jurnalis)

RAGAM LOMBOK - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mematangkan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029 dengan menekankan prinsip pembangunan inklusif.

Untuk memastikan dokumen strategis tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, forum diskusi bertajuk “Dokumen Perencanaan dalam Perspektif Jurnalis” digelar pada Sabtu (21/06). Kegiatan ini menghadirkan berbagai pihak, termasuk jurnalis, anggota DPRD, serta perwakilan Bappeda Lombok Timur.

Direktur Lombok Research Center (LRC), Dr. Herman, yang menjadi salah satu narasumber dalam diskusi tersebut menegaskan pentingnya peran media dalam mengawal proses pembangunan daerah.

“Teman-teman media memiliki peran sangat penting dan spesial untuk mengawal serta mengkomunikasikan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Media juga penting dalam memberikan kritik yang produktif,”paparnya.

Dikatakannya, menekankan bahwa dokumen RPJMD yang baik harus mudah dipahami oleh publik dan terbuka untuk dikawal secara kolektif. Oleh karena itu, pelibatan jurnalis dinilai sangat krusial dalam mewujudkan RPJMD yang inklusif dan transparan.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Lombok Timur dari Fraksi PPP, Saeful Bahri, mengungkapkan bahwa rancangan awal RPJMD telah diparipurnakan oleh DPRD pada awal Mei lalu. Ia menjelaskan bahwa penetapan dokumen tersebut harus memenuhi dua syarat utama.

 “Pertama, adanya kesepakatan politis antara eksekutif dan legislatif. Kedua, keterlibatan partisipatif masyarakat. Meskipun disusun oleh pihak eksekutif, RPJMD harus melalui koordinasi dan pengesahan DPRD,” jelasnya.

Menurutnya, DPRD dan media memiliki tanggung jawab besar dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat agar benar-benar terakomodasi dalam dokumen perencanaan tersebut.

Sementara itu, Perwakilan Bappeda Lombok Timur, Moh. Unwanul Hifzi, memaparkan bahwa RPJMD 2025–2029 mengusung visi “Lombok Timur Smart”, yang merupakan akronim dari Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan. Visi ini akan diwujudkan melalui delapan program prioritas, di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pertumbuhan ekonomi berbasis desa.

Unwanul juga menyampaikan sejumlah tantangan dalam penyusunan RPJMD, seperti mengintegrasikan visi pembangunan nasional “Indonesia sebagai Pusat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara” dengan potensi lokal Lombok Timur.

 “Kami masih mengalami kesulitan, baik dalam hal gambaran umum maupun identifikasi potensi yang bisa kami tonjolkan untuk mendukung visi provinsi dan nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keterbatasan data disabilitas serta kesulitan mengukur dampak program terhadap penurunan kemiskinan juga menjadi perhatian serius dalam penyusunan dokumen ini.

Forum diskusi ini menjadi ruang penting bagi para jurnalis dan stakeholder lainnya untuk memberikan masukan kritis terkait potensi, tantangan, dan arah kebijakan dalam penyusunan RPJMD.

Penetapan final RPJMD Kabupaten Lombok Timur dijadwalkan pada akhir Juli 2025. Pemerintah daerah pun terus membuka ruang partisipasi publik dari seluruh sektor untuk menyempurnakan dokumen strategis tersebut, demi mewujudkan pembangunan yang benar-benar inklusif dan merata.(RL).