Tangani Stunting, BKKBN Ajak Perusahaan Swasta Aktif Dalam Program "Genting"

RAGAM LOMBOK – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengajak perusahaan swasta untuk berperan aktif dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Stunting (Genting) guna mempercepat penurunan angka stunting. Dengan melibatkan lebih banyak pihak, pemerintah berharap penanganan stunting dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Dalam pertemuan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kantor Camat Pringgabaya pada Selasa (18/3), Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Lalu Makrifuddin, menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi masalah ini. Saat ini, jumlah Keluarga Risiko Stunting (KRS) di NTB masih cukup tinggi, terutama di Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

"Secara nasional, ada 1 juta keluarga risiko stunting yang ditargetkan bebas stunting pada 2025. Di NTB sendiri, jumlahnya mencapai 38.552 keluarga. Ini yang harus kita dampingi sampai tuntas melalui program Genting," ujarnya.

Saat ini, NTB menjadi provinsi dengan jumlah orang tua asuh stunting tertinggi di Indonesia, dengan 7.000 KRS telah mendapatkan pendampingan. Target ke depan adalah memastikan seluruh 38.552 KRS memiliki orang tua asuh yang memberikan dukungan gizi dan pemantauan kesehatan.

Menurut Makrifuddin, program Genting diharapkan bisa memberikan dampak nyata karena penurunan angka stunting sebelumnya masih tergolong kecil. Pendampingan ini pun tidak membutuhkan waktu lama, hanya sekitar tiga bulan, sebelum perubahan kondisi anak mulai terlihat.

Salah satu perusahaan yang ikut serta dalam program ini adalah PT Dok dan Perkapalan Air Kantung (DAK) Cabang Lombok. Dalam kesempatan yang sama, Pgs Staf Bagian General Affair PT DAK, Purnawirawan, menyerahkan bantuan berupa 10 tray telur kepada keluarga risiko stunting di Pringgabaya.

"Sesuai disposisi pimpinan, PT DAK akan menjadi orang tua asuh bagi 1.000 KRS di wilayah ini. Kami akan memberikan bantuan berupa telur selama tiga bulan ke depan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan," ungkapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lotim, H. Ahmat, menegaskan bahwa Pemkab Lotim terus mempercepat penanganan stunting dengan fokus di tingkat desa dan dusun. Program ini melibatkan tim pendamping keluarga (TPK) di desa dengan target pendampingan 11.000 KRS di 21 kecamatan.

"Untuk memastikan efektivitas program, evaluasi ketat akan dilakukan dalam tiga bulan pertama. Data yang dikumpulkan dari kecamatan akan menjadi dasar dalam mengakses layanan kesehatan dan pemenuhan gizi bagi anak-anak stunting," jelasnya.

Sebagai bagian dari strategi penanganan stunting, pemantauan konsumsi makanan bergizi, seperti telur dua kali sehari, akan terus dilakukan. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk menyediakan regulasi dan kebijakan yang mendukung upaya ini, termasuk melibatkan perusahaan-perusahaan lokal, seperti tambak udang di Pringgabaya dan jaringan ritel modern, dalam program pemberian bantuan gizi bagi keluarga risiko stunting.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan target penurunan angka stunting dapat tercapai lebih cepat, sehingga anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat dan memiliki masa depan yang lebih baik.(RL).