Wabup Lotim, Pemda Kejar Target Cakupan BPJS Kesehatan Warga

RAGAM LOMBOK - Wakil Bupati Lombok Timur, M. Edwin Hadiwijaya, mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah tengah berupaya keras memperluas cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan. Berdasarkan data terbaru, jumlah warga yang termasuk dalam desil 1-5 mencapai 950 ribu jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 700 ribu sudah tercover BPJS melalui skema PBI (Penerima Bantuan Iuran) pusat, ditambah 180 ribu dari alokasi daerah, sehingga total mencapai lebih dari 800 ribu peserta.

Meski demikian, Edwin menyebutkan masih ada sekitar 50 ribu warga yang belum tercover. Persyaratan BPJS menargetkan agar kepesertaan minimal mencapai angka 80 persen per Desember tahun ini. “Artinya, masih ada kekurangan sekitar 50 ribu yang harus kita kejar. Celakanya, saat kita mempersiapkan hal itu, ditemukan 95 ribu warga dengan status nonaktif BPJS,” jelasnya.

Pemerintah daerah mendapatkan peluang dari Kementerian Sosial dan BPJS untuk melakukan reaktivasi terhadap kepesertaan tersebut. Namun, dari 95 ribu yang nonaktif, hanya 64 ribu yang bisa direaktivasi. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian data antara BPJS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). “Sisanya, sekitar 25 ribu orang, dikeluarkan dari kategori penerima karena dianggap masuk kelompok mampu,” ujarnya, Selasa (2/9).

Menurutnya, pemerintah tetap menggunakan dua strategi sekaligus. Pertama, melakukan reaktivasi terhadap 64 ribu peserta yang memenuhi syarat. Kedua, mengajukan usulan pemindahan desil bagi warga yang sebenarnya masih berhak, namun terdata di luar desil 1-5. “Selain itu, kita juga masih punya cadangan data warga miskin dari 950 ribu desil 1-5, yang sudah pasti layak untuk diajukan mendapat BPJS,” tambahnya.

Edwin menegaskan, langkah ini penting untuk memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap mendapat perlindungan kesehatan. “Prinsipnya, jangan sampai ada masyarakat miskin yang tidak bisa berobat hanya karena tidak punya BPJS,” ujarnya. Pemda Lotim juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proses reaktivasi dan validasi data berjalan lebih cepat.

Terkait anggaran, Pemkab Lombok Timur sudah menyiapkan Rp83 miliar untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema daerah. Jumlah ini mengalami penurunan dari sebelumnya Rp90 miliar. “Kita sudah matok di angka Rp83 miliar, turun dari Rp90 miliar sebelumnya, dan ini tetap kita optimalkan agar tepat sasaran,” tutup Edwin.